Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah Jawa Barat
Melindungi dan Mengayomi Masyarakat

Kapolda Jawa Barat
Drs.MOCHAMAD IRIAWAN,SH,MM,MH
Inspektur Jenderal Polisi
Lihat Profil

4 Orang Jadi Tersangka

Reskrim Polresta Cimahi memanggil empat orang untuk menjalani pemeriksaan, setelah terjadi peningkatan status sebagai tersangka dalam kasus mark-up pengadaan lahan perkantoran pemerintahan Kab. Bandung Barat (KBB) TA 2009. Pemanggilan empat tersangka baru tersebut dilakukan setelah pihak kepolisian menerima hasil audit investigasi yang dilakukan Tim BPKP dalam menghitung kerugian negara. Dari hasil audit tersebut, dalam kasus pengadaan tanah ini negara dirugikan Rp 3,1 miliar.
Keempat orang tersebut Kabag Umum KBB, ER, Kasubsi PTP BPN KBB, AWN, notaris TMH, dan broker SM.
Berdasarkan pemantauan “GM” di Mapolresta Cimahi, hanya terlihat AWN saja yang memenuhi panggilan. Saat memenuhi panggilan AWN didampingi Kasubsi Perkara Pertanahan, BPN KBB, Yana Rusmayadi, S.H. Sementara tiga orang lainnya tidak memenuhi panggilan.
Kapolresta Cimahi, AKBP Rudi Heryanto Adi Nugroho, membenarkan adanya pemanggilan tersebut, namun enggan berkomentar lebih jauh. Begitu pun saat disinggung tentang status mereka. “Nanti saja saya beri keterangan. Status mereka sesuai dengan surat panggilan,” katanya, Senin (31/1).
Dalam pembebasan tahap pertama TA 2009, Panitia Pembebasan Tanah (P2T) telah membebaskan lahan seluas 19,5 ha di Desa Mekarsari, Kec. Ngamprah, KBB dengan anggaran yang telah terserap sebesar Rp 13,6 miliar dari total anggaran Rp 45 miliar. Namun seiring realisasi pembebasan tersebut, tercium dugaan mark-up. Dalam penetapan harga tanah dari pemerintah Rp 70 ribu/m2, sedangkan uang yang diterima pemilik tanah antara Rp 35 ribu sampai Rp 50 ribu.
Berdasarkan laporan tersebut pihak kepolisian melakukan penyidikan. Kepolisian telah melakukan penyidikan sejak Januari 2010. Puluhan saksi pun telah dihadirkan, mulai dari pemilik tanah, tim independen, panitia pembebasan tanah, tim asistensi BPN KBB, dan sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai broker dalam pembebasan lahan.
Akhirnya pihak kepolisian memohon pihak BPKP melakukan audit untuk mengetahui secara pasti kerugian negara yang diakibatkan dugaan mark-up tersebut. Setelah melalui proses investigasi, pihak BPKP Provinsi Jabar melakukan audit berdasarkan permohonan dari pihak kepolisian.
Saat audit selesai, BPKP Provinsi Jabar menyerahkan hasil audit investigasi ini ke BPKP Pusat. Setelah itu dari BPKP Pusat melaporkannya ke Mabes Polri melalui Bareskrim yang ditembuskan ke Polda Jabar dan Polresta Cimahi.
Sumber : http://klik-galamedia.com