Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah Jawa Barat
Melindungi dan Mengayomi Masyarakat

Kapolda Jawa Barat
Drs.MOCHAMAD IRIAWAN,SH,MM,MH
Inspektur Jenderal Polisi
Lihat Profil

Polda Jabar Waspadai 12 Potensi Gangguan Kamtibmas 2012, Pemilukada Jadi Ancaman

SOEKARNO-HATTA – Pada tahun 2012, Polda Jabar waspadai 12 prediksi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), baik yang berunsur pidana maupun yang tidak berpotensi. Salah satu gangguan akan datang dari agenda politik pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Kapolda Jabar, Irjen Pol. Putut Eko Bayuseno, usai memimpin upacara kenaikan pangkat di Mapolda Jabar, Sabtu (31/12) mengatakan, pemilukada mulai dari persiapan hingga pelantikan pasangan calon terpilih sangat rentan mengusik stabilitas kamtibmas.
Berdasarkan agenda politik, pemilukada akan digelar di Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat, dan Pemilukada Gubernur Jabar. Meski pelaksaannya ada yang pada tahun 2013, tapi potensi kemungkinan terjadinya konflik dari pendukung partai politik (parpol) maupun organisasi masyarakat (ormas) yang pro dan kontra terhadap para calon harus diwaspadai pada tahun ini.
“Kita juga waspadai musda/muswil partai politik yang diperkirakan akan dilaksanakan pada awal tahun 2012. Terlihat riak-riak permasalahan atau kerawanan telah bermunculan dengan berbagai permasalahan di internal partai,” terangnya.
Putut pun memprediksi, aksi unjuk rasa di Kab. Garut buntut dari mundurnya Wabup Diky Candra masih akan terjadi. Terlebih kini massa menuntut pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Garut. “Dan tidak menutup kemungkinan aksi akan meluas pada paksaan mundur terhadap Bupati Garut,” jelasnya.
Masih di bidang politik, Putut juga menyoroti Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tersebar di wilayah hukum Polda Jabar, yang akan terus bergejolak. Dikhawatirkan ada motivasi dari pihak luar dengan bermunculannya dukungan dari kelompok lain terhadap JAI untuk melakukan perlawanan.
“Tindakan anarkis yang dilakukan kelompok anti-JAI akan tetap ada dalam bentuk protes maupun perusakan terhadap fasilitas, tempat ibadah, juga aksi penganiayaan dan teror terhadap JAI,” katanya.
Selain itu, aksi unjuk rasa buruh dalam memperjuangkan besaran UMK 2012 masih akan mencuat dan berpotensi memicu aksi anarkis berupa perusakan terhadap fasilitas umum dan terjadinya bentrokan dengan para petugas.
“Prediksi lainnya dari kasus kejahatan yang relatif masih tinggi. Imigran gelap yang masuk wilayah hukum Polda Jabar juga masih akan terus berlanjut karena terkendala oleh aspek normatif dan kerja sama antarinstansi terkait yang belum optimal,” terangnya.
Begitu pun dengan peredaran narkoba nasional, regional, dan internasional, ikut dalam prediksi tahun ini. Hal tersebut masih menjadi target karena posisi strategis Indonesia dan masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap bahaya narkoba.
Ada juga konflik sosial SARA dan tawuran warga dengan adanya kelompok fanatik yang lebih mengedepankan golongannya melalui aksi kekerasan serta memaksakan kehendak di luar hukum.

Teroris dan kemiskinan

Kapolda pun memasukkan ancaman terorisme ke dalam 12 prediksi tersebut, karena dinilai masih potensial di wilayah hukum Polda Jabar. Menurutnya, jaringan terorisme belum seluruhnya terungkap dan beberapa pelaku masih belum tertangkap. Selain itu konsep deradikalisasi masih belum terealisasi.
“Untuk gangguan kamtibmas nonpidana yang disebabkan perubahan dan keadaan alam yang tidak dapat diprediksi memungkinkan dapat mengganggu keamanan dalam negeri. Seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin puting beliung, dan gempa bumi,” jelasnya.
Sementara masyarakat dengan latar belakang perekonomian diprediksi masih berpotensi menjadi gangguan, seperti premanisme dan kejahatan jalanan. Juga pencurian dengan kekerasan dan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pemalsuan dan sengketa tanah, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak, pembunuhan, dan penganiayaan.
Untuk mengantisipasi itu semua, pihaknya akan mengoptimalkan peran internal dan eksternal Polri dengan melakukan deteksi dini yang menyentuh akar permasalahan, mengutamakan tindakan preemtif dan preventif, serta melakukan penegakan hukum dengan tegas dan humanis berdasarkan prosedur dan ketentuan UU yang berlaku dan menghormati HAM.
“Saya pun mengimbau masyarakat ahar berpartisipasi aktif dalam menciptakan dan memelihara kamtibmas yang kondusif dan mewaspadai ancaman aksi terorisme yang dinilai masih potensial. Selain itu diharapkan dalam aspek pendidikan sejak dini hingga perkuliahan, memiliki pelajaran yang berkaitan dengan budi pekerti untuk membangun karakter masyarakat yang berperilaku baik,” katanya.
Ia menambahkan, setiap menghadapi konflik hendaknya lakukan koordinasi dengan pihak terkait dan utamakan penyelesaian secara musyawarah mufakat untuk mengeliminasi risiko yang ditimbulkan.
Sumber : http://klik-galamedia.com