BOGOR –Penertiban penyakit masyarakat (pekat) terutama tempat hiburan malam (THM) yang dilakukan Pemkab Bogor di kawasan Puncak, dinilai masih lemah sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.
Ketua PAC Gerakan Pemuda Kakbah (GPK) Cisarua, Yufti Yusuf menyayangkan, lambannya respons muspika terhadap tempat yang memicu berbagai perbuatan maksiat jelang bulan Ramadan.
“Sepekan menjelang Ramadan ini, masih banyak THM yang buka dan belum diberikan teguran. Jelas ini harus segera disikapi, sebab jika tak ada perubahan tak menutup kemungkinan akan ada sweeping,” ungkapnya kepada Radar Bogor, kemarin.
Ia mendesak, muspika segera memberikan peringatan kepada seluruh restoran dan rumah makan agar tidak berjualan pada siang hari selama Ramadan.
“Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, banyak ormas yang nekat melakukan sweeping ke restoran. Harusnya, muspika yang bergerak,” tandasnya.Camat Cisarua, Teddy Pembang mengatakan, masih mengagendakan waktu yang tepat untuk memberikan imbauan kepada restoran maupunTHM. “Sementara ini memang belum ada,” katanya.
Ia menambahkan, rencananya pekan depan pihaknya akan mengumpulkan muspika serta tokoh masyarakat untuk mengagendakan operasi selama Ramadan. “Senin (16/7), akan kita agendakan rapat koordinasi,” katanya.
Mengenai masalah keberadaan warga negara asing (WNA), Kantor Imigrasi Bogor pun berencana akan melakukan inspeksi mendadak menjelang Ramadan.
“Sebenarnya pengawasan atau penertiban sudah menjadi agenda rutin. Namun, bertepatan dengan Ramadan ini, kita akan berkoordinasi dengan pemkab terlebih dahulu,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bogor, Bambang Catur Puspitowarno.
Namun, ia mengaku tak berwenang membatasi kedatangan WNA, hanya sebatas melakukan pengawasan. “Usul saya, harus ada tempat khusus untuk WNA di Puncak,” katanya.(yus)(radarbogor)