Categories Berita Hari IniHOT NEWSPolitik

Nurul Arifin Masih Enggan Sebut Pasangannya di Pilwakot 2018

Kendati Ridwan Kamil dan Nurul Arifin sudah memperoleh banyak dukungan dari Partai Golkar di Pilkada 2018, hal ini tidak menimbulkan keduanya langsung saling menunjuk satu sama lain saat kampanye mendatang.

Ridwan Kamil pun dikabarkan hendak maju sebagai Calon Gubernur Jabar, usai memperoleh dukungan Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, serta PPP.
Sementara Nurul Arifin pun juga hendak dikabarkan akan maju menjadi Calon Wakil Kota Bandung, usai memperoleh SK pengusungan dari Partai Golkar.

Namun, hal ini belum tentu bahwa mereka akan saling merekomendasikan saat masa kampanye mendatang, ini dikarenakan oleh belum pastinya koaliisi di tingkat Kota Bandung.

“Nanti bila misalnya hasil koalisi sama, ini bisa saja saya akan membantu Ridwan Kamil untuk kampanye ke daerah lain. Dan sebaliknya untuk di Bandung, Ridwan Kamil dapat berikan dukungan juga,” Katanya saat berada di Lapangan Pusenif, Bandung, Minggu (05/11/17).

Nurul Arifin juga mengatakan saat ini dirinya telah mencoba komunikasi dengan beberapa partai politik.

Menurutnya memang lebih baik jika partai koalisi sama antara Pilwalkot Bandung dengan Pilgub Jawa Barat, karena hal itu akan lebih baik pada estafet tongkat kepemimpinan.

Walaupun begitu, Nampaknya ia tidak begitu mempermasalahkan bila hingga akhirnya koalisi di tingkat Jabar dan Kota Bandung akan berbeda hasilnya.

“Untuk itu saya, sampai hingga saat ini yang cepat saja, supaya saya juga akan lebih gampang memproses program kerja saya mau apa serta dengan siapa saja saya bekerja,” Tutur Nurul Arifin.

Nurul Arifin menuturkan bahwa ia akan persoalan koalisi serta akan diselesaikan dalam kurun waktu pekan ini.

Namun, sampai saat ini ia masih urung menyebut nama potensial yang hendak menjadi pasangannya pada Pilwalkot Bandung disebabkan masih dalam proses komunikasi.

“Bila lobby sudah rampung, sesegera mungkin akan diselesaikan dalam kurun waktu minggu ini. Dan kita kan juga menunggu keputusan partai koalisi, agar dapat menindaklanjuti proses berikutnya, dan ini juga bertujaun supaya dapat deklarasi secara bersama-sama,” Lanjutnya.

Sampai ini, tak hanya Nurul Arifin, masih ada beberapa kandidat yang sudah mempunyai SK pengusungan.

Di antaranya yaitu Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial, yang memperoleh amanat dari PKS, serta Fiki Satari yang memperoleh surat rekomendasi dari PKB.

Categories Berita Hari IniPolitik

Nurul Arifin Ingin Bangun Ruang Publik Di Bandung

Bakal Calon Wali Kota (bawalkot) Bandung dan aktris senior Nurul Arifin mengkritisi kampung halamannya di daerah Cicadas Bandung. Menurutnya kini ia tidak bisa menikmati jalan-jalan di daerah Cicadas.

Penyebabnya tidak lain disebabkan oleh banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang menutupi toko yang berada di belakang trotoar. ” Kalau saya dapat kesempatan saya ingin membangun kembali tempat kelahiran saya di Cicadas. Terutama Pasar Cicadas itu tantangan saya,” ujar Nurul saat ditemui di kawasan Stasiun Bandung, Kota Bandung Jabar Sabtu (1/7/2017).

“ Dulu saya masih bisa melihat matahari dan di situ jalan enak belakangan kok jadi gk tertata begini ya? Toko-toko ketutupan sama pedagang kaki lima. Apakah ada win-win solution yg bisa sama-sama menyenangkan antara PKL pemilik toko dan masyarakat sebagai public space?” ujar Nurul Arifin di sela acara Tausiyah dan Silaturahmi Kasgoro 1957 Jawa Barat di Jalan Riung Mulya Raya Bandung Sabtu (12/8/2017).

 

Selain ‘ membereskan ‘ kawasan tempat lahirnya itu, Nurul juga berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Ridwan Kamil. Apalagi ia bertekad untuk memberikan pemerataan ke seluruh wilayah Kota Bandung. Nurul Arifin merasa prihatin pada kawasan Cicadas karena memang ia mengaku tumbuh besar di daerah tersebut.

Nurul sendiri siap menghadapi isu gender yang kerap muncul setiap proses Pilkada ini. Ia yakin masyarakat Kota Bandung saat ini tidak akan terpengaruh terhadap isu gender.

” Masyarakat Bandung ini lebih modern, dan saya kira bisa menerima itu karena melihatnya dari sisi positif bukan negatif. Kalau saya pribadi jangan isu gender (yang dilihat) tapi kemampuan orang tersebut,” tuturnya.

 

Categories Berita Hari IniPolitik

Deddy Mizwar Tolak Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi

BANDUNG – Hasil dari Rapat Badan Koordinasi Dan Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan Selasa (01/08/17) lalu berjalan tidak lancar.

Pasalnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memutuskan untuk menunda pembahasan usulan RTDR Kabupaten Bekasi, Hal tersebut urung disetujui olehnya karena Kabupaten Bekasi dianggap masih setengah-setengah dalam mengatur RTDR tersebut.

“Kami menginginkan tatanan yang utuh, bukan yang setengah-setengah. Kalau mereka mengusulkan rencana yang belum lengkap, jelas kami tolak.” Kata Deddy Mizwar, “Alasannya apa? Terus lahan penggantinya dimana? Harusnya masalah seperti itu sudah diluar otak, jangan setengah jalan seperti ini.”

Tak cuma itu, Rancangan yang dibuat Kabupaten Bekasi juga belum dilengkapi dengan sederetan proyek strategis nasional seperti misalnya, Kereta cepat Jakarta-Bandung. “Makanya ditunda dulu, hingga terakomodir semuanya,” Tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa rapat BKPRD provinsi juga melakukan penundaan perihal rancangan RDTR Kab. Bekasi tersebut hingga semuanya telah terakomodasi secara detail. “ Sekarang kita lihat dulu secara keseluruhan, jangan setengah jalan.

Tapi mereka mau bikin parsial dulu, dan yang baru selesai itu WP 1 dan WP 4. Ya kita minta WP2 dan WP3 juga dimasukkan, sehingga kita tahu seluruhnya berapa persen RTH (Ruang Terbuka Hijau),” Lanjutnya.

Pembahasan usulan dokumen detil tata ruang Kabupaten Bekasi diminta diperbaiki dengan memasukkan seluruh wilayahnya dalam 2 pekan

Selain itu, dalam rapat tersebut juga Kabupaten Bekasi diminta untuk memperbaiki dokumen mengenai detail tata ruang dengan menginput wilayahnya secara keseluruhan dalam jangka waktu 2 minggu.

“Harus seluruhnya, Bukan cuma WP1 dan WP4. Ditransparanin aja, takutnya nanti malah gak sinkron,” kata dia.

Categories Politik

Siasat Ridwan Kamil Dalam Pilkada Jabar 2018

BANDUNG – Menuju Pilkada Jawa Barat 2018, Para bakal calon gubernur dan wakil gubernur masih terus melakukan berbagai upaya agar bisa menembus ajang pemilihan kepala daerah tersebut. Namun, lain lagi yang dilakukan oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil.

Dengan percaya diri ia mengatakan bahwa saat ini ia masih melakukan pendekatan-pendekatan dengan beberapa partai dengan tujuan mendapat dukungan dalam Pilkada Jawa Barat 2018

“Saat ini saya masih santai saja, tenang namun tetap produktif agar di waktu yang mendatang bisa memperoleh dukungan,”Tutur Wali Kota Bandung yang akrab disapa Emil sewaktu di Pendopo Kota Bandung, Senin, (31/07/17).

“Dunia Politik itu tidak selalu menggembar gemborkan dukungan melalui media massa saja. Banyak sekali pendekatan yang dilakukan diam-diam, ya seperti saat ini,” Tambahnya.

Ia juga merasa bahwa makin hari mendekati Pilkada Jawa Barat 2018, semakin banyak calon yang mulai melakukan lobi-lobi partai. Ridwan Kamil pun bersiasat, meski ia tidak segencar yang lain, tapi ia tetap aktif dan melakukan kunjungan politik ke beberapa daerah di Jawa Barat.

Seperti yang telah diberitakan, Bahwa Ridwan Kamil telah duluan mendeklarasikan dirinya maju dalam Pilkada Jabar 2018 serta telah mendapat dukungan penuh dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

“Kemarin sih PKB mengundang saya di tanggal 2 Agustus, namun masih saya pending mengingat ada penghargaan Adipura,” Kata Emil.

Tak hanya Ridwan Kamil, PKS juga mengusul kandidat dari partainya. Sohibul Iman selaku Presiden PKS menandai bahwa PKS berkemungkinan besar akan menunjuk Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar.

“Kami berhubungan akrab dengan Deddy Mizwar. Telah yakin tentang Cagub,” Ungkap Sohibul ketika ia hadir dalam acara halalbihalal DPD PKS Kabupaten Subang, Minggu, (09/07/17)

Ia berpendapat bahwa calon wagub yang akan duduk di samping Deddy datang dari partai PKS itu sendiri. “Kami mengusung Netty Heryawan. Tapi masih menerawang, mengingat bagaimana nanti usulan dari DPW PKS Jawa Barat,” Tuturnya.

Netty sendiri adalah istri Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat. Dan masih ada sederetan nama daripada bakal calon dalam Pilkada Jawa Barat 2018.

Categories Berita Hari IniHOT NEWSPolitik

Kelanjutan Pemindahan Ibu Kota Jakarta Indonesia

Jakarta – Wacana pemindahan ibu kota masih berlangsung oleh Pemerintahan DKI Jakarta atas wacana dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setidaknya sudah ada tiga kota yang dikaji mendalam sebagai bakal calon Ibu Kota Indonesia berikutnya.

Demikianlah diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Ada beberapa komponen yang dikaji. Dalam kelompok pertama, yaitu dari sisi topografi, hidrologi hingga kemungkinan daerah akan terkena bencana seperti gempa bumi dan lainnya. Kelompok kedua adalah ketersediaan lahan.

“Ketersediaan lahan kita lihat apakah ada lahan hutan di sana yang bisa dikonversi, bagaimana pemilikan lahan. Apakah lahan-lahan itu telah diberikan hak, misalnya, apa HGU (Hak Guna Usaha) atau tanah industri, kita harus lihat,” ujarnya.

Lahan memang menjadi persoalan yang cukup sulit. Sehingga sampai sekarang belum ada keputusan dari pemerintah. “Karena kan harus ada basis lahan pertama, itu. Itu belum ada keputusan di mana,” imbuhnya.

Sofyan tidak menyangkal bakal kemungkinan pembukaan lahan hutan baru. Ia pun menganggap hal tersebut bukan menjadi masalah besar. “Lahan memang selalu dibuka kan ? apakah untuk kebun atau untuk kota,” ujarnya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution diwaktu yang sama menjelaskan perencanaan tentang Pemindahan Ibu kota Indonesia akan diputuskan lewat rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi.

“Itu nanti ada ratas saja saya kira,” pungkas Darmin.

Categories Berita Hari IniHOT NEWSKepolisian Negara Republik IndonesiaPOLISI KITAPolitik

Keputusan Hakim, Hary Tanoesoedibjo Resmi Menjadi Tersangka

Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menolak gugatan pra-peradilan Hary Tanoesoedibjo terkait penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri.

“Mengadili, dalam eksepsi, menolak permohonan eksepsi pemohon. Dalam perkara, menolak permohonan praperadilan pemohon. Menetapkan penetapan tersangka pemohon Hary Tanoe adalah sah,”

kata hakim tunggal PN Jaksel Cepi Iskandar di PN Jaksel, Senin (17/7).

Dalam pertimbangannya, Hakim mengatakan keberatan Hary Tanoe dalam penetapan tersangka karena tidak cukup bukti dan tidak masuk dalam pokok perkara yang dapat diajukan pada pra-peradilan.

Dalam permohonannya, Hary menjelaskan bahwa penetapan tersangka karena alat bukti SMS sama sekali tidak akurat.

Menurut Hakim tersebut, Hak kewenangan hakim praperadilan hanyalah untuk meneliti dari segala jenis aspek formil saja, apakah penetapan tersangka tersebut sudah sesuai KUHAP atau belum, jelasnya.

Dua Alat Bukti

Sementara, kata dia berdasarkan keterangan Polri, penetapan tersangka Harry Tanoe sudah memenuhi dua alat bukti.

“Oleh sebab itu, alasan yang dijelaskan pemohon tidak masuk dalam pokok perkara,” kata Cepi.

Adapun permohonan Hary Tanoe lain yang ditolak oleh hakim adalah soal kadaluwarsanya surat perintah penyidikan (Sprindik) dari Kejaksaan.

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, SPDP harus disampaikan pada terlapor, pelapor, dan pihak terkait selambat-lambatnya 40 hari. Sementara Hary mengaku SPDP diterima pada Juni, setelah diterbitkan pada Mei.

Cepi mengatakan, dalil ini ditolak karena selama tenggang waktu itu, Hary tidak pernah menyampaikan keberatan kepada Polri.

“Hakim berpendapat, apabila tidak ada keberatan disampaikan maka pengadilan anggap bahwa bukan perkara yang subtansial sehingga tidak dimasukkan dalam gugatan praperadilan,” ujarnya.

Sidang Menunggu Salinan Putusan

Usai sidang, kuasa hukum Harry, Munathsir Mustaman mengatakan masih menunggu salinan putusan dari PN Jaksel untuk memikirkan langkah berikutnya.

Polisi telah menetapakan boss MNCTV ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan mengancam Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto melalui pesan elektronik. Dia disangka melanggar Pasal 29 UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Jaksa Yulianto meyakini pesan singkat yang diduga bernada ancaman itu dikirim oleh Hary. Saat itu Yulianto tengah menangani kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 periode 2007-2009.