Categories Berita Hari Ini

Deddy Mizwar Minta Kuota Ojek Online Dibatasi

Bandung (lodaya) – Kepala Dishub Jawa Barat Dedi Taufik mengumumkan bahwa untuk sementara waktu kuota perekrutan supir ojek online diberhentikan dahulu. “Mulai saat ini kita batasi jumlah supir ojek online.” Katanya, Kamis (03/08/17)

Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar dikabarkan telah menyurati Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait usulannya untuk membatasi kuota supir ojek online untuk masing-masing daerah di Jawa Barat.

“Ya, Kami telah mengusulkan agar kuota (supir ojek online)-nya dibatasi untuk setiap daerah, saya sudah kirimi surat tersebut ke pemerintah pusat,” Ungkap Deddy.

Ia mengatakan bahwa pembagian dan perhitungan kuota ojek online ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi penduduk di sejumlah wilayah, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, “Tentu ada cara perhitungannya. Kita ambil dari luas wilayah, demand, angka wisatawan yang datang, domestik maupun lokal, load-factor, dan masih banyak lagi,” Jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa setelah perhitungan selesai, ia juga akan menunggu hasil riset Kemenhub yang akan menentukan hasil akhir mengenai kuota pembagian ojek online tersebut. “Biar kementerian saja yang memutuskannya, ini baru sampai di keputusan Gubernur saja. Selain itu, kita juga akan melakukan survey,”

Tahapan survey inilah yang juga akan berpengaruh dalam penentuan bagi-bagi jatah kuota ojek online di wilayah di Jawa Barat. “Jadi misalnya nanti kita beri 500 kuota untuk suatu daerah, terserah nanti pihak penyedia jasa ojek online-nya lah yang akan saling berkontribusi dan berkoordinasi. Jadi bukan berdasarkan banyak-banyakan pengguna maka dia yang akan dapat jatah kuota lebih banyak,” Tutur Deddy.

Ia juga menambahkan bahwa kuota yang telah diberikan tidak serta merta dihabiskan langsung. “Kuota ini tidak harus dihabiskan langsung, ada limitnya, nanti setiap tahun akan di evaluasi apakah nantinya suatu penyedia jasa tersebut akan ditambah lagi kuotanya atau tidak,”

Kabarnya hingga sekarang Pemerintah Jawa Barat sendiri belum memegang data jumlah ojek online yang beroperasi, itu disebabkan karena tidak ada yang mendaftarkan kendaraannya.

Namun, dia mengklaim, sudah beberapa kali mengumpulkan penyedia jasa taksi online ini bersama dengan pengelola taksi konvensional untuk berembuk membahas aturan baru yang diterbitkan Menteri Perhubungan yang mengatur taksi online.

“Kita rapat berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, yaitu Permenhub 26 tahun 2017 tentang angkutan khusus sewa tidak dalam traye, kemudian surat Dirjen dan Surat edaran Dirjen,” kata Deddy.

Deddy Mizwar juga mengatakan bahwa sebelumnya sudah dilakukan rapat antara angkutan umum berbasis online dengan konvensional mengenai kesepakatan aturan baru yang akan diterbitkan Kemenhub guna mengatur peredaran ojek online, “Kita bahas peraturan dari Kemenhub, yakni Permenhub 26 tahun 2017 tentang angkutan khusus sewa tidak dalam traye, lalu Surat ijin edar Dirjen,”

Terkait dengan kesepakatan tersebut, Deddy juga mengatakan bahwa tarif ojek online di Jawa Barat telah ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2017 lalu. “Kami sudah tetapkan batas maksimum dan minimumnya, dan bila ada yang melanggar akan dikenai sanksi tegas,”

Untuk wilayah Jawa Barat, aturan tarif ojek online pada Wilayah 1 memiliki batas minimum yakni Rp 3.500/km dan batas maksimum Rp 6.000/km.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *