Pengedar Ganja Ditangkap

SOREANG - Tersangka sindikat pengedar ganja kering siap pakai dibekuk oleh jajaran Reskrim Polsek Cileunyi di sebuah rumah kos salah seorang pelaku di Kp. Pendeuy RT 2/RW 9 Desa Hegarmanah, Kec. Cikancung, dan di sebuah tempat di Kec. Rancaekek, Kab. Bandung.

Kapolres Bandung Ajun Komisaris Besar (AKBP) Imran Yunus melalui Kapolsek Cileunyi Ajun Komisaris (AKP) Asep Saepudin kepada “PRLM”, Selasa (9/2) mengatakan, penggerebekan di dua tempat berbeda di wilayah hukum Mapolres Bandung itu dilakukan pada Rabu (3/2) sekitar pukul 20.00 WIB.

Polres Kumpulkan Pimpinan Bank

PURWAKARTA – Kapolres Purwakarta AKBP Hendro Pandowo mengumpulkan sejumlah pimpinan bank yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Purwakarta, kemarin.

Mereka sengaja dikumpulkan untuk menguatkan koordinasi pengamanan bank dan menyosialisasikan program Sejuta Kawan. Sejumlah pimpinan yang hadir di antaranya dari Bank Syariah Mandiri, Mandiri,BCA, BRI, Bank Jabar Banten, Danamon, dan BNI. Hendro berjanji selalu bersikap aspiratif dan memberikan pelayanan maksimal kepada siapapun, termasuk perbankan.Keberadaan polisi di bank sangatlah vital, karena perannya sebagai tenaga keamanan menjadi andalan dalam menciptakan situasi tetap kondusif.

Polda Segera Periksa Bupati Abubakar

BANDUNG – Satuan Tindak Pidana Korupsi (Sattipikor) Polda Jawa Barat segera memanggil dan memeriksa Bupati Bandung Barat Abubakar terkait dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos).

Polda baru menerima pengembalian berkas dugaan kasus korupsi tersebut dari Kejaksaan Tinggi untuk dilengkapi.Berkas tersebut dikirim Sattipikor pada Rabu (3/2) lalu dan dikembalikan ke Kejati Jabar Selasa (9/2). Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Pol Abdul Hakim Munsyarif menjelaskan, pengembalian berkas tersebut salah satunya untuk melengkapi berkas pemeriksaan Abubakar. Namun, ketika disinggung kapan waktu tepatnya pemeriksaan Abubakar tersebut,Abdul belum bisa memastikan.Hanya pihaknya berjanji akan secepatnya memeriksa orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tersebut.

Artikel

PERSPEKTIF HUKUM TENTANG CYBER CRIME DALAM BERBAGAI TRANSAKSI PERBANKAN DI INDONESIA.

Dalam era globalisasi sekarang ini, di sektor perbankan semakin meningkat meningkat para investasi yang melakukan kegiatannya dengan menggunakan jasa perbankan, atas dasar inilah yang dapat meningkatkan serta mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi kegiatan perbankan didalam melayani kegiatan para investasi tersebut, tidak terlepas dari saran serta perangkat media elektronik berupa computer beserta perangkat internetnya, yang mungkin saja akan terjadi tindak kejahatan yang menggunakan sarana media computer, yang dapat mengganggu system perbankan di Indonesia. Atas dasar tersebutlah maka dikenal kejahatan Cyber Crime adalah kejahatan yang dengan menggunakan sarana media elektronik internet (kejahatan dunia alam maya) atau kejahatan dibidang komputer dengan secara illegal, dan dari difinisi yang lain dapat diartikan sebagai kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer, yang mencakup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet (segala bentuk kejahatan dunia alam maya).

PENGENALAN ENERGI HUKUM SEBAGAI SUATU TEROBOSAN DI DALAM ILMU HUKUM DALAM RANGKA MENGGERAKKAN HUKUM YANG BERNURANI

Beranjak dari suatu pemikiran yang praktis dan empiris tentang hukum yang harus memiliki energi di abad ke 21, dengan harapan bahwa hukum dapat menyelesaikan seluruh permasalahan manusia secara damai dan bijaksana dengan bertumpu kepada kebenaran yang koresponden dan koheren yang pada akhirnya memberikan keadilan dan kepastian hukum, dan tidak lagi bertumpu kepada kebenaran pragmatig semata-mata yang didalamnya syarat dengan kepentingan dan kekuasaan.

POLISI, DALAM MERAIH KEPERCAYAAN PUBLIK

Survei KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi) tahun 2009, terhadap integritas kinerja aparatur pemerintah dalam layanan publik, telah menempatkan pelayananan institusi polisi berada, diurutan ke 2 terendah, setelah Departemen Perindustrian. Padahal pada tahun 2009, polisi sedang giat-giatnya meningkatkan peran dan kiprahnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik, melalui komitmen reformasi birokrasi polisi. Implementasinya dilakukan melalui program quick wins (kemenangan cepat). Meliputi aspek quick respons, (pelayanan cepat atas berbagai pengaduan, pelaporan, dan lainnya), transparansi serta akuntabilitas dalam penanganan perkara, penggunaan anggaran negara dan seleksi untuk menjadi anggota Polri yang bebas KKN. Hasil survei dari KPK ini tentunya akan menjadi catatan berharga, bagi polisi untuk tetap eksis dan tidak melemahkan semangat polisi dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman serta penegakan hukum tanpa pandang dulu. Pahit dan manis penilaian terhadap polisi dari berbagai elemen masyarakat termasuk KPK tentunya bagian dari perhatian publik terhadap polisi, Apalagi jika survey dan kajain dilanjutkan untuk mencari akar penyebab sehingga integritas pelayanan polisi menjadi lemah dan renah. Agar publik mengetahui secara secara gambling. Karena selama ini survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga hanya menyoroti dari satu sisi tanpa menyebutkan alasan atau penyebabnya. Peran dan kiprah polisi sangat besar pengaruhnya dalam menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara, apalagi diera demokrasi seperti sekarang ini, seolah tiada ruang dan batas yang menghalangi bagi setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat dan hak individunya.